Jakarta, Pelanginews
Komisi E DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar Dinas Pendidikan mempercepat kajian program Sekolah Swasta gratis.
Rekomendasi dibacakan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Paparan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
Ia meyakini, jika sekolah swasta gratis bisa segera diterapkan maka banyak persoalan pendidikan yang mampu diatasi.
Seperti masalah ijazah tertahan, tak meratanya bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga putus sekolah karena orangtua tak mampu membayar SPP.
“Komisi E mendorong percepatan pelaksanaan sekolah swasta gratis di DKI Jakarta,” ujar Jhonny pada rapat Banggar di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8).
Selain itu, Komisi E juga merekomendasikan agar Dinas Pendidikan menyiapkan sekolah unggul khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat tak mampu.
“Komisi E mendorong pengadaan sekolah unggulan bagi orang miskin,” tutur Jhonny.
Tak hanya menggratiskan biaya sekolah, namun peningkatan mutu dan kualitas sarana prasarana juga perlu ditingkatkan, mengingat kini sudah jaman era digital.
“Mendorong fasilitas belajar-mengajar dengan menggunakan Smartboard dan pengadaan laptop di sekolah,” tandas Jhonny. (lm)
