Jakarta, Pelanginews
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui penambahan pemberian Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan Transjakarta dalam Raperda Perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp633 miliar.
Meski demikian, Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Dinas Perhubungan (Dishub) melengkapi dasar kajian penghitungan pemberian subsidi. Penghitungan tersebut diperlukan agar pemberian subsidi terukur dan tepat sasaran.
“Tolong kami disajikan dasar perhitungannya. Jangan-jangan yang menikmati PSO selama ini kelas menengah ke atas. Karena selama ini kami nggak pernah dikasih dasar perhitungannya,” ujar Pandapotan Sinaga, Anggota Komisi B dalam rapat pendalaman Raperda Perubahan APBD tahun 2023, Jumat (15/9) dilansir dprd_dkijakartaprov.7
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim mendorong PT Transjakarta dan Dishub memberikan jaminan peningkatan layanan yang dapat dirasakan langsung masyarakat pengguna transportasi umum khususnya Transjakarta. Pasalnya Afni mengakui masih sering melihat kekosongan penumpang pada armada yang beroperasi.
“Ketika kita memberikan subsidi, masyarakat ini harus mendapatkan pelayanan yang baik. Perlu diperhitungkan ketika di jam-jam kosong penumpang, kenapa bus-bus dan armada mitranya itu harus tetap beroperasi. Kan itu harusnya bisa diefisiensi. Karena ini yang bikin beban subsidi terus membesar,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mengkaji dan menyusun dasar perhitungan subsidi pada bidang transportasi. Termasuk didalamnya adalah perbaikan sistem tiket di seluruh angkutan Transjakarta maupun mitranya.
“Siapa yang dapat subsidi? Apakan warga Jakarta atau tidak? Saat ini dan yang akan kita lakukan adalah terkait dengan sistem account based ticketing (ABT). Jadi nanti tiketnya nanti itu ada akun kita. Misalnya si A rumahnya dimana, perjalanan mulai dari mana, dari situ kita bisa lihat, dari situ juga kebijakannya akan menyesuaikan apakah misalnya untuk warga Jakarta PSO nya besar sehingga nanti berbeda dengan warga luar Jakarta. Itu sedang kita lakukan kajian. Ini nanti akan kami laporkan misalnya nanti pada saat dibutuhkan penyesuaian tarif,” ungkapnya.
Terkait banyaknya armada bus transjakarta ataupun feeder yang tetap beroperasi meskipun tanpa penumpang, Sri mengatakan, saat ini mereka juga sedang mengevaluasi kebutuhan operasional bus setiap jamnya. Sebab diakuinya, jam operasional bus transjakarta maupun armada milik pihak ketiga sangat memengaruhi besaran subsidi.
“Kenapa kok banyak bus-bus kosong tetap beroperasi. Kami di Pemprov itu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap subsidi yang diberikan kepada PT TJ. Sehingga dari hasil pencermatan itu yang kami lakukan adalah perbaikan dan manajemen PSO itu sendiri,” terangnya.
Selain itu, kata dia, mereka juga sedang mengevaluasi manajemen operasional bus setiap jamnya. Pihaknya menginginkan agar operasional armada bus maupun feeder disesuaikan dengan traffic pengguna.
“Pada saat waktu sibuk (peak hour) semua bus harus keluar. Tapi pada saat yang tidak sibuk maka bus-bus itu harus ditarik. Sehingga pembayaran rupiah per kilometernya juga jadi tidak membebani. Itu sedang kami lakukan kajian. Jadi, bagaimana mengoptimalkan, mengefisienkan dengan terus meningkatkan layanan bus transjakarta itu juga sudah kami lakukan, hasilnya akan kami laporkan,” papar Sri. (lm)
