Jakarta, Pelanginews
Komisi C Dorong Pemprov DKI Tindaklanjuti Temuan LHP BPK Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mendorong Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mempercepat proses rekonsiliasi hasil temuan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
Hal tersebut diperlukan agar para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dapat segera menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2023.
Sebab, meskipun BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, BPK tetap menyampaikan beberapa catatan kepada Pemprov DKI terkait pengelolaan keuangan.
“Mengenai temuan di tahun 2023 itu belum bisa dilakukan karena masih dipilah-pilah oleh Inspektorat, nanti akan disampaikan kepada kita hal-hal yang perlu ditindaklanjuti yang disampaikan oleh BPK,” ujar Rasyidi di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (30/7).
Hal serupa dikatakan Anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Manuara Siahaan. Menurut dia, data hasil temuan dan rekomendasi LHP BPK diperlukan oleh Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan fungsi pengawasan.
Dengan demikian, Komisi C bisa mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga pelaksanaan pemerintahan akan semakin baik. “Kami mohon kepada Inspektorat temuan ini bisa diberikan kepada kami,” kata Manuara.
Sementara itu, Inspektur Pembantu III Provinsi DKI Jakarta Puji Wahyudi Ode menyatakan, segera memberikan data temuan dan rekomendasi LHP BPK RI kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Sebab, hingga saat ini data temuan dan rekomendasi LHP BPK Republik Indonesia sedang dalam proses rekonsiliasi guna memastikan temuan dan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh SKPD sudah sesuai peruntukkannya.
“Hasil audit 2023 disampaikan BPK tanggal 25 Juli kami inspektorat sedang melakukan rekonsiliasi dan melakukan proses pemilahan dari BPK,” kata dia.
Puji menjelaskan, berdasarkan LHP BPK RI tahun 2023 terdapat 40 temuan dan 140 rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Secara umum berdasarkan hasil yang disampaikan BPK bahwa jumlah temuan 40 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 140,” ujar dia. (lm)
