Jakarta, Pelanginews
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap untuk mendukung aparat penegak hukum merampungkan kasus korupsi di wilayah hukum Jakarta yang prosesnya hingga saat ini masih berjalan.
Hal disampaikan Pramono setelah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada dirinya soal sejumlah kasus dugaan korupsi di wilayah Jakarta yang belum rampung.
“Tadi diingatkan beberapa kasus lama yang belum selesai. Tentunya itu menjadi catatan dan kami juga akan, kalau memang kasus itu belum berhenti tentunya pemerintah Jakarta juga mempersiapkan diri untuk itu,” kata Pramono kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin dilansir dari Antara.
Pramono tidak menjelaskan lebih lanjut soal kasus apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, namun dia mengatakan kasus tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur Jakarta.
Meski demikian Pramono memastikan dirinya tidak akan lepas tangan dan akan terus mengawal jalannya proses hukum terhadap kasus tersebut hingga rampung.
“Hampir semuanya sebelum saya menjabat, tetapi apapun karena saya sudah menjadi gubernur DKI Jakarta, itu juga menjadi tanggung jawab saya,” tegasnya.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo hari ini menyambangi kantor KPK untuk meminta pendampingan dan pengawasan terhadap program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh.
“Intinya adalah Pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik,” kata Pramono.
Tidak hanya soal pengawasan, Pramono juga menggandeng KPK soal pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prvention (MCP).
Untuk mencapai hal itu, kata Pramono, Pemprov DKI Jakarta siap membuka diri untuk pengawas dari eksternal. Dia berharap semua langkah tersebut akan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Kami akan membuka diri, bahkan beberapa yang pengawasannya dulu mungkin agak kurang terbuka, nanti akan kami buat terbuka, termasuk terutama yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah,” tuturnya (lm)
