Jakarta, Pelanginews
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jakarta Timur 2024 untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Heru mengimbau agar masyarakat lebih selektif dalam mengusulkan program prioritas dikarenakan kondisi global yang tidak menentu dan akan berimbas pada Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta.
“Dengan kondisi global saat ini, kita harus waspada dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Karena itu, kita harus selektif dalam mengusulkan program prioritas di Musrenbang yang akan dituangkan dalam RKPD tahun 2025. Saya berterima kasih sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota, Musrenbang Jakarta Timur sudah selektif terhadap program yang sangat dibutuhkan dan prioritas bagi masyarakat,” kata Pj. Gubernur Heru, Jumat (22/3).
Pj. Gubernur Heru mengatakan, adanya prediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3 persen pada tahun 2023, serta terjadinya penurunan inflasi global dari dampak ketegangan politik kawasan yang masih berlanjut dapat mengganggu rantai pasokan dan meningkatkan harga pangan dan energi di berbagai belah dunia. Adanya konflik di Laut Merah juga mengakibatkan terkendalanya jalur distribusi ekspor kendaraan dan bagiannya yang mengakibatkan kenaikan biaya transportasi. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina yang belum selesai menyebabkan komoditas ekspor utama Jakarta seperti lemak dan minyak hewani nabati, berbagai produk kimia, serta kendaraan dan bagiannya mengalami penyesuaian.
“Untuk mengantisipasi itu, kita tidak putus memberikan sembako murah kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita masih bertahan dengan tidak adanya PHK karena terhambatnya ekspor akibat konflik Laut Merah dan Rusia-Ukraina,” jelasnya.
Selektivitas program yang diusulkan dalam Musrenbang harus berpedoman dengan tema RKPD tahun 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka, arah kebijakan prioritas pembangunan pada tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur berkualitas, serta ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, ada empat isu utama yang harus diperhatikan dalam Musrenbang, yaitu peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang adaptif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pj. Gubernur Heru memaparkan, salah satu program prioritas yang harus terus dilanjutkan pada 2025 adalah penanganan banjir di Jakarta Timur. Meski titik-titik banjir di wilayah tersebut sudah berkurang, dengan terus terjadinya penurunan permukaan tanah maka perlu dibangun sistem polder dan embung. Ia juga mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur untuk membangun sumur resapan yang dapat digunakan sebagai wilayah tangkapan air untuk meminimalisasi terjadinya banjir.
“Di wilayah Jakarta Timur, banjir sudah agak berkurang. Namun di area tertentu masih banjir karena kita melihat penurunan permukaan tanah yang terus berlangsung. Maka sudah seharusnya di sejumlah titik ada sistem polder dan membuat embung. Terima kasih Forkopimda Jakarta Timur terus bersemangat membuat embung. Sehingga air bisa diparkir sementara di embung-embung Jakarta Timur dan bisa mengurangi beban wilayah Jakarta Utara karena dihambat dulu di sini,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar mengatakan, prioritas pembangunan di wilayahnya pada tahun 2025 di antaranya penataan koridor Jalan Raya Pondok Gede karena kerap terjadi kemacetan lalu lintas, sehingga membuat jalur transportasi tidak aman dan pejalan kaki tidak nyaman. Kemudian peningkatan UMKM dengan memperluasan jangkauan pasar, serta pemanfaatan waduk sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan.
“Kami juga mengusulkan kegiatan yang memerlukan dukungan dari tingkat Provinsi DKI Jakarta seperti penurunan stunting lintas sektor, normalisasi kali yang merupakan kewenangan pemerintah pusat agar diserahkan ke Dinas Sumber Daya Air, pompa-pompa yang ada di wilayah strategis di Cipinang diserahkan ke kita, revitalisasi Terminal Pinang Ranti, pembangunan Puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa, pembangunan gedung SMP di Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Makassar,” pungkas Anwar. (lm)
