Jakarta, Pelanginews
Pemprov DKI Jakarta diminta mengangkat 4.127 guru berstatus honorer menjadi guru dengan jalur kontrak kerja individu (KKI). Demikian tegas Sekertaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.
Hal itu sebagai dampak protes kalangan guru honorer yang terkena kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak oleh Dinas Pendidikan, awal Juli 2024.
Apalagi, Jakarta masih kekurangan tenaga pengajar. Penyebabnya, banyak guru memasuki masa pensiun.
“Ternyata banyak sekali guru-guru yang pensiun tetapi Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak bisa melakukan percepatan untuk mengisi itu,” ujar Jhonny di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7).
Ia yakin dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp81,71 triliun dapat mengangkat guru tenaga honorer menjadi guru KKI.
“APBD kita sangat mungkin bisa memenuhi itu, kalau kita mau guru di DKI Jakarta bisa terisi semua,” ucap Jhonny.
Nantinya, DPRD DKI Jakarta juga akan membentuk klausul yang akan fokus pada pengangkatan seluruh guru honorer di Jakarta dan realisasi sekolah gratis.
“Saya berharap, klausul DPRD DKI khusus memberikan perhatian terhadap dua hal. Pertama, guru-guru honorer diangkat menjadi guru KKI. Kedua, masalah sekolah gratis,” tutur Jhonny.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya akan membuka pendaftaran tenaga pendidik melalui jalur KKI sebanyak 1.700 guru dengan memprioritaskan guru berstatus honorer di 2024.
Hal tersebut sebagai upaya Dinas Pendidikan melalui pemetaan dan penataan tenaga pengajar di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sesuai peraturan yang berlaku.
Budi memastikan, sambil menunggu proses penerimaan tersebut, sebanyak 141 guru tenaga honorer yang terdampak kebijakan cleansing sudah kembali mengajar di sekolah.
“Untuk KKI kita nanti ke depan akan ada 1.700. Sedangkan mereka yang 4000 bisa mendaftar sebagai KKI,” kata Budi.
Ia juga bersedia mengkaji usulan Komisi E terkait pengangkatan sebanyak 4.127 guru tenaga honorer menjadi guru KKI dengan mempertimbangkan kondisi APBD.
“Kondisi anggaran kita saat ini sudah terbatas dan kita hanya punya dana untuk 1.700, kalau mau seperti itu perlu ada rapat besar lagi untuk menganggarkan itu,” ucap Budi.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 112 Jakarta Mutia mengatakan, perlu pengangkatan guru tenaga honorer sebagai upaya untuk menjamin kebutuhan tenaga pendidik.
Akibat banyak guru yang pensiun di sekolahnya, anak didik tidak mendapatkan pengajar yang memenuhi kriteria.
“Kami mengangkat guru honorer awalnya kebutuhan. Kami setiap bulan mengirim surat ke Sudin tembusan ke Dinas tetapi kan tidak serta merta ada saat itu guru pensiun saat itu ada ganti,” tandas Mutia. (***/lm)
