Jakarta, Pelanginews
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan pada hari Sabtu (26/7/2025) bahwa mengakui negara Palestina sebelum didirikan dapat menjadi kontraproduktif.
“Saya sangat mendukung Negara Palestina, tetapi saya tidak setuju untuk mengakuinya sebelum mendirikannya,” kata Meloni kepada La Repubblica dilansir dari The Jerusalem Post.
Saya sudah menyampaikannya kepada Otoritas Palestina sendiri, dan juga kepada Macron: Saya yakin bahwa pengakuan Negara Palestina, tanpa adanya Negara Palestina yang sesungguhnya , justru dapat kontraproduktif terhadap tujuan tersebut.
“Jika sesuatu yang tidak ada diakui di atas kertas, masalahnya bisa tampak terpecahkan padahal sebenarnya tidak,” ujar Meloni kepada surat kabar harian Italia tersebut.
Pada hari Jumat, menteri luar negeri Italia mengatakan pengakuan negara Palestina harus terjadi bersamaan dengan pengakuan Israel oleh entitas Palestina baru.
Italia menyerukan solusi dua negara
“Negara Palestina yang tidak mengakui Israel berarti masalah ini tidak akan terselesaikan,” ujar Menteri Luar Negeri Antonio Tajani dalam pertemuan partai konservatifnya, Forza Italia, di Roma.
“Italia mendukung solusi dua negara, tetapi pengakuan negara Palestina baru harus terjadi bersamaan dengan pengakuan mereka terhadap Negara Israel. Yang penting bagi kami adalah perdamaian, bukan kemenangan satu pihak atas pihak lain,” tambahnya, seperti dikutip La Repubblica.
Komentar Meloni muncul setelah pernyataan internasional, termasuk Italia, mengutuk penanganan bantuan Israel di Gaza.
Prancis, Italia, Jepang, Australia, Kanada, Denmark, dan negara-negara lain menyatakan lebih dari 800 warga Palestina telah terbunuh saat mencari bantuan dan mengutuk apa yang disebutnya sebagai “pemberian bantuan secara bertahap dan pembunuhan tidak manusiawi terhadap warga sipil.”
Model pemberian bantuan pemerintah Israel berbahaya, memicu ketidakstabilan, dan merampas martabat manusia warga Gaza.
Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa pernyataan itu “tidak sesuai dengan kenyataan dan mengirimkan pesan yang salah kepada Hamas.
“Semua pernyataan dan klaim harus ditujukan kepada satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas tidak tercapainya kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata: Hamas, yang memulai perang ini dan memperpanjangnya.” (lm)
