Jakarta, Pelanginews
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah di wilayah aglomerasi dalam upaya mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan terpadu
. Komitmen itu ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Rabu (29/10).
Rapat tersebut dihadiri kepala daerah dari wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor transportasi.
“Mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa dilakukan sendirian. Kita harus bekerja bersama dengan daerah-daerah sekitar seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Karena pergerakan masyarakat kita sudah terhubung satu sama lain,” ujarnya.
Gubernur Pramono juga menyampaikan beberapa langkah konkret yang akan ditempuh. Salah satunya evaluasi terhadap layanan TransJabodetabek yang saat ini telah beroperasi di enam rute utama, untuk menentukan apakah rute tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut.
Selain itu, Pemprov DKI bersama pemerintah daerah di kawasan aglomerasi akan mengembangkan sistem park and ride atau kawasan parkir terpadu. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat memarkirkan kendaraan pribadinya di area tertentu sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi publik seperti MRT, LRT, TransJakarta, atau TransJabodetabek.
“Kami mengusulkan agar fasilitas park and ride dapat disediakan oleh daerah-daerah setempat. Dengan begitu, selain memudahkan mobilitas warga menuju Jakarta, juga bisa memberikan pemasukan daerah dari retribusi parkir,” jelasnya.
Gubernur Pramono lebih lanjut menekankan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan transportasi agar kebijakan yang diterapkan di satu wilayah tidak menimbulkan kemacetan baru di wilayah lain. Karena itu, ia juga mendorong percepatan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), baik yang dikelola langsung oleh Pemprov DKI maupun oleh MRT Jakarta.
“Pengembangan TOD seperti di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI akan segera dimulai tahun depan. Prinsipnya, manajemen tetap dari Pemprov DKI, sementara pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh MRT. Kami ingin masyarakat segera merasakan manfaat nyata dari sistem transportasi yang terintegrasi,” ungkapnya.
Terkait rencana penyesuaian tarif TransJakarta, Gubernur Pramono menjelaskan, berdasarkan masukan masyarakat, rentang tarif baru yang diusulkan berada di kisaran Rp5.000–Rp7.000. Namun, keputusan final akan ditetapkan setelah kajian kemampuan masyarakat rampung. Ia menuturkan, langkah tersebut tengah difinalisasi dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kemampuan masyarakat.
“Saat ini, subsidi per tiket cukup besar, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat mengalami pemotongan. Karena itu, kami sedang menyiapkan penyesuaian tarif agar tetap rasional, tanpa membebani masyarakat kecil. Untuk 15 golongan masyarakat yang sudah mendapat subsidi, tetap akan kami lindungi dan gratiskan,” tuturnya.
Selain itu, Gubernur Pramono juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalitas pengemudi Mikrotrans dan JakLingko agar layanan semakin aman dan nyaman. Ia menegaskan akan meminta Dinas Perhubungan menindak tegas sopir yang tidak profesional atau melanggar etika berkendaraan. (lm)
