Jakarta, Pelanginews
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta.
“Normalisasi Sungai Ciliwung harus segera rampung, dari 33 kilometer yang ada, baru selesai 16 kilometer, sehingga masih tersisa 17 kilometer. Ini saya minta Pak Menteri PU, Pak Gubernur bersama-sama untuk selesaikan ini, termasuk penanganan di 12 sungai yang mengalir melintasi DKI Jakarta juga harus dinormalisasi,” ujar Presiden usai meresmikan Sodetan Kali Ciliwung, di Jakarta, Senin (31/07/2023).
Presiden menambahkan, pembangunan Sodetan Ciliwung sepanjang 1,2 kilometer dengan dua terowongan memakan waktu sekitar 11 tahun dan menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp1,150 triliun. Infrastruktur ini mampu mengurangi banjir di enam kelurahan di Jakarta.
Selain Sodetan Kali Ciliwung, pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keberadaan infrastruktur ini, menurut Presiden, mampu mengurangi banjir di Jakarta hingga 62 persen.
“Sudah dicegat airnya itu di Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi, tapi kan juga masih ada yang terus. Di sini ada normalisasi Sungai Ciliwung, kemudian ada Banjir Kanal Timur, kemudian yang sekarang ada Sodetan Sungai Ciliwung plus penanganan pompa-pompa, baik di Sungai Sentiong dan sungai di Ancol dan di 13 sungai yang ada di DKI Jakarta,” ujarnya dikutip dari laman setkab.
Kepala Negara menambahkan, masih terdapat 38 persen pekerjaan rumah dalam menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Semua upaya penanganan banjir tersebut, imbhunya, harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.
“Ini pekerjaan jangka panjang, belum urusan menangani rob dari arah utara, dari arah laut. Ini persoalan besar juga,” tandasnya.
Hadir mendampingi Presiden dalam peresmian ini, antara lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (lm)
