Bintan, Pelanginews
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara mewakili Gubernur Kepulauan Riau membuka secara resmi acara Focus Group Discussion Kebudayaan Sempena Hari Marwah Provinsi Kepri ke-21 Tahun 2023 di Gedung Lembaga Adat Melayu Bintan, Senin (15/05).
Turut hadir pada acara ini Bupati Bintan Roby Kurniawan, Ketua BP3KR Datok H. Huzrin Hood, Ketua Umum Akademi Perantara Malaka Datok Huzaifah Hasyim, Konsulat Jenderal di Johor Sandi Alexander dan Encep Ridwan, Tokoh masyarakat Gerry Yasid, Rida K. Liamsi, Perwakilan FKPD Kepri dan Bintan, Perwakilan OPD Kepri dan Bintan serta Camat dan Lurah se-Kabupaten Bintan.
Diketahui Hari Marwah Kepri merupakan hari dimana masyarakat Kepri telah mendeklarasikan Kabupaten Kepri menjadi Provinsi Kepri serta diperingati setiap tanggal 15 Mei, dimana pada tanggal 15 Mei 2002 berdasarkan UU Nomor 25/2002 bahwa pembentukan Provinsi Kepulauan Riau disahkan oleh Pemerintah Pusat.
Kegiatan yang mengangkat Tema “Memperkokoh Industri Maritim di dalam Bingkai Kebudayaan Melayu Serumpun” ini bertujuan untuk menggesa pembangunan melalui sektor maritim yang sudah seharusnya menjadi sektor keunggulan dari Provinsi Kepulauan Riau.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan tema FGD, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini tengah menggesa pembangunan melalui berbagai penguatan langkah strategis kewilayahan berbasis maritim diantaranya mendorong dan meningkatkan kapasitas para pelaku UKM,IKM dalam pengelolaan hasil Produk berbasis Perikanan dan Kelautan melalui Pelatihan.
“Kita juga mendorong kehadiran UU Daerah Kepulauan melalui peran APPSI dan Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan Se-Indonesia untuk penguatan wilayah berbasis maritim, dan Peningkatan Produktivitas Nelayan melalui Pemberian bantuan Sarana Prasarana nelayan/perikanan” ungkap Sekdaprov Adi dilansir kepriprov (15/5/2023)
Lalu langkah selanjutnya menurut Sekdaprov Asi adalah Optimalisasi kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pemanfaatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Mendorong pemanfaatan Labuh Jangkar dalam peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kemudian menjadi Tuan Rumah GTRA SUMMIT 2023 yang sekaligus sebagai percepatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam percepatan Sertifikasi Rumah Nelayan di Provinsi Kepulauan Riau” paparnya.
Pembangunan Ponton/HDPE di beberapa Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini terdapat sekitar 17 Ponton/HDPE juga menjadi langkah strategis serta Penambahan Armada dan Pelayaran untuk kebutuhan penumpang domestik ke pulau-pulau terluar.
“Pada tahun 2023 ini juga, Pemerintah Provinsi Kepri memberikan bantuan Asuransi Nelayan melalui keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan Total Anggaran Rp3,470 Miliar untuk 17.209 Nelayan se-Provinsi Kepulauan Riau,” Ungkapnya
Menutup sambutannya Sekda Adi berharap FGD ini menghasilkan berbagai usulan, saran dan rumusan yang bisa menjadi rujukan bagi Pemerintah Provinsi Kepri sehingga bisa dimasukan dalam RKPD tahun 2024 mendatang.
“Besar harapan kami melalui Focus Group Discussion ini dapat memberikan sebuah langkah dalam membangun Provinsi Kepulauan Riau yang maju, berdaya saing dan berbudaya dan Kepri yang lebih baik kedepan tentunya,” tutupnya (bbs)
