Pramono Tegaskan Perusahaan Yang Tak Terapkan UMP Akan Ditindak

Jakarta, Pelanginews

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menindak tegas perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027.

Bacaan Lainnya

“Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” kata Pramono di Jakarta Utara, Jumat dilansir dari Antara.

Dia mengakui penetapan UMP DKI Jakarta 2027 tidak akan membuat semua pihak senang, baik dari kalangan buruh maupun pengusaha.

Namun ia menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil jalan tengah agar besaran upah yang ditetapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

“Begitu saya sudah mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur) mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha,” jelas Pramono.

Dia menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk kemampuan pengusaha dan kebutuhan pekerja.

“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya,” ujar Pramono.

Dia pun menilai keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.130.000.

Besaran UMP tersebut naik Rp 407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Penetapan UMP 2027 itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat. (bs)

Jasa Maklon Sabun

Pos terkait