Jakarta, Pelanginews Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kategori: Ekonomi
Ekonomi
Presiden Jokowi Minta Terus Maksimalkan Penerimaan Pajak
Jakarta, Pelanginews Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Seskab Dorong Penyelenggara Negara Manfaatkan �Tax Amnesty�
Jakarta, Pelanginews Meskipun sudah mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono
DJP Gerakan Stop Bayar Pajak Tidak Realistis
Jakarta, Pelanginews Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menilai gerakan “stop bayar pajak” yang beredar melalui “hashtag” di media sosial
Penghasilan Di bawah Rp 4,5 JutaBulan Tidak Perlu NPWP
Jakarta, Pelanginews Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan, orang yang memiliki penghasilannya di bawah Rp4,5 juta per bulan, tidak
Amnesti Pajak Fokus Bagi Yang Miliki Harta
Jakarta, Pelanginews Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan program amnesti pajak diberlakukan bagi wajib pajak yang memiliki harta, namun
Menteri Rini Sosialisasi Tax Amnesty di Hong Kong
Hong Kong, Pelanginews Menteri BUMN Rini Soemarno menghadiri sosialisasi mengenai Undang-Undang Amnesti Pajak atau tax amnesty dalam “Indonesia Bussiness Outlook” di
Kemenpar Percepat Pembangunan Destinasi Wisata Sumut
Parapat, Pelanginews Kementerian Pariwisata mempercepat pengembangan berbagai destinasi wisata di Sumatera Utara dengan ikon Danau Toba sehingga akan makin banyak
Paket Ekonomi Banyak Terhalang Undang-Undang
Jakarta, Pelanginews Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan implementasi paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diumumkan pemerintah sulit dilaksanakan
Pemerintah Akan Dorong Perbaikan 3 Undang-Undang Terkait Pajak
Jakarta, Pelanginews Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak akan diikuti oleh Perubahan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai