Gresik, Pelanginews
Khofifah Indar Parawansa menegaskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim) yang diagendakan pada 2018 adalah ruang demokrasi yang siapapun berhak ikut berkontestasi.
“Ya, saya sudah baca berita itu kemarin,” ucap Khofidah, yang juga Menteri Sosial, di Gresik, Minggu, kepada wartawan guna menanggapi pemberitaan adanya tokoh partai politik yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengizinkan menteri di Kabinet Kerja mencalonkan diri dalam Pilkada Jatim 2018.
Ketua Umum Muslimat Nahdlatul (NU) itu mengemukakan, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melontarkan pendapatnya ke media massa terkait Pilkada Jatim itu, sebenarnya mengundang dirinya dalam acara halal bi halal di Jakarta, Sabtu (8/7).
“Tapi, saya tidak bisa hadir karena saya ada kegiatan di Tasikmalaya, Jawa Barat,” ujarnya.
Namun, Khofifah menyatakan telah mengutus perwakilan dari Muslimat NU untuk menghadiri acara halal bi halal tersebut sebagai rasa hormat terhadap Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, yang juga sesama Nahdliyin.
Oleh karena itu, Khofifah menyatakan bahwa demokrasi di negeri ini ada regulasinya yang memberikan ruang kepada seluruh warga Indonesia menyalurkan hak-hak politiknya.
“Mas Imin jangan galau lah,” ucapnya, sembari tersenyum.
Khofifah menampik anggapan dirinya enggan menghadiri halal bi halal tersebut karena PKB telah menyatakan dukungan kepada Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf untuk maju menjadi calon Gubernur Jatim dalam Pilkada Jatim 2018.
“Hubungan saya dengan Cak Imin baik-baik saja. Saya bukannya menolak undangan halal bi halal di rumah Mas Imin, melainkan pada hari itu saya memang ada kegiatan di Tasikmalaya,” katanya.
Namun demikian, ia belum menyatakan terang-terangan untuk turut berkontestasi di Pilkada Jatim 2018 karena masih menjajaki suara pendukung, yang diistilahkannya uji suara (check sound).
“Saya masih check sound,” demikian Khofifah Indar Parawansa, sambil tertawa.(ant/dh)
