Jakarta, Pelanginews
Program Padat Karya yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan memberikan gaji atau penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) mendapat apresiasi dari Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad.
Ia menilai, kebijakan tersebut merupakan langkah pro rakyat yang tepat di tengah kondisi ekonomi yang berpotensi terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax.
Syaiful menjelaskan, kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan barang konsumsi lainnya. Untuk itu, kehadiran program padat karya menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.
“Program padat karya yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung merupakan kebijakan yang tepat waktu dan berpihak kepada rakyat. Di tengah kenaikan harga BBM yang berpotensi berdampak pada kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari, program ini dapat membantu masyarakat memperoleh penghasilan,” kata Syaiful, Sabtu (13/6/2026).
Syaiful menjelaskan, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kesempatan kerja sementara, tetapi juga menjadi bantalan sosial yang mampu mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Syaiful mengusulkan agar langkah program Padat Karya ini dapat memprioritaskan keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kebijakan itu memastikan bantuan dan kesempatan kerja diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Prioritas kepada warga yang terdaftar dalam DTKS menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Sehingga, manfaat program dapat dirasakan secara lebih tepat sasaran,” terangnya.
Syaiful menginginkan, kebijakan ini dibarengi dengan penempatan pekerja sesuai domisili masing-masing. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi biaya transportasi yang harus dikeluarkan penerima manfaat sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta.
“Penempatan peserta sesuai wilayah domisili sangat penting. Selain meminimalisir pengeluaran transportasi, kebijakan ini juga membantu mengurangi mobilitas yang berlebihan dan berpotensi menekan kemacetan,” ungkapnya.
Syaiful turut menekankan pentingnya proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dan transparan agar program berjalan optimal dan mendapatkan kepercayaan publik.
“Transparansi dalam proses rekrutmen harus menjadi perhatian utama. Masyarakat harus memperoleh akses informasi yang sama dan memiliki kesempatan yang adil untuk mengikuti program ini. Dengan demikian, program padat karya dapat berjalan akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi warga Jakarta,” ucapnya.
Syaiful berharap, program tersebut dapat terus diperluas dan menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi saat ini.
“Saya berharap program Padat Karya ini juga dapat meningkatkan skill para penerima manfaat. Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) harus bisa mengambil peran,” pungkasnya. (lm)
