Jakarta, Pelanginews
Kuasa hukum Wei Jianming Rismauli D Sihotang, meminta kepada hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur agar mengabulkan seluruh permohonannya.
Hal itu disampaikan kuasa hukum Jianming dalam sidang yang beragendakan pembacaan kesimpulan dari para pihak yakni pemohon Wei Jianming, Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI (termohon I), dan BNN Gresik (termohon II) di PN Jakarta Timur, Senin (9/11/2026),
“Hakim praperadilan sudah selayaknya mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya mengingat telah terjadi tindakan termohon yang tidak sesuai sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujar Kuasa Hukum Rismauli dalam kesimpulannya.
Alasan meminta agar hakim menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan tersangka yang diterbitkan termohon, khususnya berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon, salah satunya karena penangkapan dan penahanan terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Menurut kuasa hukum, yang di uji dalam perkara a quo adalah keabsahan upaya paksa yang dilakukan terhadap Pemohon, yaitu ada atau tidaknya surat kewenangan, tenggang waktu, dan pemberitahuan yang diwajibkan undang-undang.
Ia melanjutkan tentang Eksepsi dijelaskan permohonan Praperadilan tidak gugur karena pelimpahan perkara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) yang berlaku 2 Januari 2026.
Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 menegaskan bahwa dalam hal permohonan Praperadilan telah didaftarkan atau sedang diperiksa, perkara pokok tetap dapat dilimpahkan.
” Namun pemeriksaannya tidak dapat diselenggarakan sampai adanya putusan Praperadilan,” katanya.
Selanjutnya disebutkan penyitaan atas barang-barang sebagaimana tercantum dalam tanda terima penyerahan barang bukti tanggal 28 Oktober 2026 tidak sah pula sebagaimana dimaksudkan Pasal 163 ayat (3) KUHAP 2025.
“Kami juga meminta hakim tunggal agar memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan membebankan biaya perkara kepada negara,” harap penasihat hukum pemohon.
Sidang praperadilan sebelumnya, pemohon menghadirkan ahli hukum pidana Prof Dr Suhandi Cahaya SH MH MBA. Ahli hukum menyampaikan syarat formil serta batasan-batasan pemeriksaan termasuk penangkapan hingga penggeledahan di persidangan. Juga syarat-syarat formil serta batasan-batasan pemeriksaan yang harus dipedomani pemohon.
Ahli mengatakan penyidik wajib menyediakan penerjemah bila melakukan pemeriksaan kepada Warga Negara Asing. Bila tidak didampingi penerjemah penetapan tersangka tidak sah, tidak berkekuatan hukum tetap.
Menurut Suhandi Cahaya, sah atau tidaknya penangkapan, penetapan tersangka dan tindakan-tindakan hukum lainnya, apabila tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila tidak, maka permohonan pemohon harus dikabulkan. (lm)
