Jakarta, Pelanginews
Sidang praperadilan Wei Jianming atau Aming, Warga Negara Tiongkok dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah anak tersangka yaitu Wei Tong Ling.
Saat bersaksi di hadapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Wei Tong Ling mengungkapkan ayahnya tidak pernah melakukan bisnis narkotika.
Menurut wanita yang masih muda belua itu, Ia menegaskan ayahnya yang selama membuka pabrik plastik di Surabaya, Jawa Timur usaha di Gresik.
Dia mengatakan dimata keluarga ayahnya merupakan orang baik. Tiongkok melarang warganya bisnis narkotika.
Wei Tong Ling mengetahui ayahnya di tangkap Badan Narkotika Nasional (BNN). Ketika itu, pelipis ayahnya terlihat dalam kondisi memar.
“Kita orang Tiongkok tidak boleh bisnis narkotika karena di Tiongkok hukuman mati,” ujarnya di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Wei Tong Ling menambahkan sebelum terjadinya penangkapan terhadap ayahnya ada seseorang yang ingin melakukan transaksi secara online.
Setelah itu, ia pun tidak mengetahuinya informasi keberadaan ayahnya. Selang beberapa hari kemudian Wei Tong Ling baru mengetahui ayahnya berada di BNN.
“Jadi waktu itu ada orang yang mau jual online ketemu dia (Wei Jianming),” katanya didampingi penerjemah bahasa.
Saksi lainnya Budi mengatakan, Informasi penangkapan terhadap Wei Jianming tidak diketahui oleh pihak keluarga, awalnya Wei Jianming dikabarkan hilang.
Keterangan itu diperoleh dari istri Wei Jianming. Budi pun sempat mencari keberadaan Wei Jianming hingga ke
Wei Jianming mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Timur terkait penetapan tersangka dan penangkapan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional. (BNN) Selasa (3/11/2026).
Wei Jianming ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik BNN pada tanggal 1Juli 2026 di Gresik, Jawa Timur.
Kuasa Hukum pemohon dari Law Office Risma Sihotang & Partners diantaranya Rismauli D Sihotang, Soleman B Ponto, Eka Daniel Raja Silalahi, Haija Wakano, Nikolaus Nanga, Pascal Aprido Albert Stefenson dan Mawardani Sihotang mengatakan penahanan terhadap pemohon tanggal 7 Juli 2026 beserta seluruh perpanjangannya tidak sah, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
Dalam permohonannya kuasa hukum pemohon dari Low Office Risma Sihotang & Partners menyebutkan pemohon ditangkap pada pada 1 Juli 2026 dengan sangkaan kepemilikan narkotika.
Menurut Kuasa Hukum, awalnya pemohon diminta mencari gudang untuk disewa oleh seorang bernama Jhon, kemudian tiba dua truk bawa barang. Jhon kemudian menelepon pemohon karena tidak bisa datang dan membujuk pemohon menerima barang dengan janji mentransfer ongkos, namun tidak jadi ditransfer.
“‘Karena tidak jadi transfer, pemohon mengembalikan surat jalan kepada sopir dan mengatakan tidak mengetahui barang tersebut. Tepat saat mengembalikan surat jalan kepada sopir, pemohon disergap lebih dari 20 orang petugas BNN” ujar Kuasa Hukum.
Ditambahkan, saat penangkapan barang tidak berada dalam penguasaan pemohon, melainkan masih di dalam truk yang tertutup berjarak sekitar 15 meter dari pemohon.
Kuasa hukum mengatakan saat penangkapan 1Juli 2026, pemohon mengalami intimidasi dan kekerasan fisik oleh oknum dan dipaksa untuk mengakui barang tersebut dan menurunkannya.
“Petugas perintahkan menurunkan barang ke dalam gudang, dipaksa membuka koper dan mengangkat isinya untuk difoto dan divideokan” ujar Kuasa Hukum.
Menurut kuasa hukum, pemohon tidak mengetahui isi truk tersebut dan setelah penyidik membongkar muatan truk ditemukan 500 koper berisi kuncup bunga ganja dan truk yang warna biru muatannya adalah matras latex yang didalamnya juga berisi kuncup bunga ganja.
Dalam permohonannya juga disebutkan, bahwa pemohon dipaksa tandatangan berita acara tanpa penerjemah tersumpah.
“Pemohon bukan pemilik gudang, bukan pemilik truk, bukan pemilik kunvup bunga ganja dan bukan penerima barang”
Dalam petitumnya, pemohon meminta kepada Hakim Ria Hervina yang memeriksa dan mengadili permohonan aquo meminta untuk mengabulkan permohonan praperadilan dan menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon dianggap tidak sah dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (lm)
