Jakarta, Pelanginews
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, rokok menempati peringkat dua konsumsi rumah tangga miskin. Ia menyebutkan, rumah tangga miskin lebih memilih belanja rokok daripada belanja makanan bergizi.
Dana yang dikeluarkan untuk konsumsi produk tembakau, kata Presiden, 3,2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk telur dan susu; 4,2 kali dari pengeluaran untuk beli daging; 4,4 kali dari biaya pendidikan; dan 3,3 kali lebih besar dari biaya kesehatan. “Tentu saja hal ini akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa yang akan datang,” papar Presiden Jokowi pada rapat terbatas tentang Masalah Pertembakauan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/3) siang.
Presiden menambahkan, konsumsi produk tembakau dengan jumlah yang tinggi juga menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat.
“Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan tahun 2015, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai penderita penyakit tidak menular, yang salah satu faktor risikonya disebabkan oleh konsumsi rokok dan paparan asap rokok,” terang Presiden Jokowi.
Namun demikian, Presiden setuju mengenai perlunya juga diperhatikan kelangsungan hidup para petani tembakau. “Ini juga penting,” tegas Presiden seraya mengingatkan, yang juga perlu diperhatikan adalah pekerja pertembakauan yang hidupnya sangat bergantung pada industri hasil tembakau.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta laporan dari Menteri Pertanian mengenai langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan petani tembakau dan upaya perbaikan.
Terakhir, Presiden meminta laporan dari Menteri Tenaga Kerja mengenai kondisi ketenagakerjaan dan perlindungan bagi pekerja pabrik di industri hasil tembakau.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menaker Hanif Dhakiri, Menkominfo Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mensos Khofifah Indar Prawansa, dan Menpora Imam Nahrawi. (setkab.go.id/amb)
