Jakarta, Pelanginews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikapnya untuk tetap netral, objektif, dan tidak memihak salah satu calon dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 101 daerah pemilihan pada Rabu (15/2) ini. Sikap ini ditegaskan Presiden Jokowi saat menerima Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/2) sore.
“Artinya netralitas, dan ini positif untuk proses demokrasi di Indonesia. Jadi itu soal pilkada, prinsipnya seperti itu, netralitas,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan yang mencegatnya usai pertemuan tersebut.
Terkait pelaksanaan Pilkada Serentak di 101 daerah pemilihan yang tinggal dua hari lagi, Muhammadiyah meminta kepada seluruh warga bangsa dan khususnya umat Islam untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. “Dan tentu menghadirkan pemimpin jadi teladan, negarawan, dan sebesar-besarnya mengurus rakyat dan bangsa,” tegas Haedar.
Buka Tanwir Muhammadiyah
Haedar menjelaskan, kehadiran dirinya bersama-sama jajaran PP Muhammadiyah ke Istana Merdeka, dimaksudkan pertama-tama untuk mengundang Presiden Jokowi dalam Pembukaan Tanwir Muhammadiyah, sidang tinggi di bawah muktamar, yang akan diselenggarakan di Ambon pada 24-26 Februari mendatang.
“Alhamdulillah, insya Allah Bapak Presiden akan hadir dan menyampaikan pidatonya,” kata Haedar Nashir.
Sesuai dengan tema Tanwir, “kedaulatan dan keadilan sosial”, menurut Haedar, Presiden akan menyampaikan gagasan, pemikiran, dan langkah-langkah kebijakan strategis mengenai ekonomi berkeadilan sosial, yang akan menjadi perhatian dan komitmen Presiden dalam periode ini.
“Tampaknya ini merupakan gagasan yang sangat membumi. Jadi mungkin bisa disebut sebagai Jokowinomics, begitu ya. Jadi, ekonomi berkeadilan sosial yan tentu nantilah kita dengarkan,” terang Haedar seraya menambahkan, Muhammadiyah tentu sebagai organisasi yang punya basis di masyarakat dan punya langkah-langkah yang selama ini dilakukan akan menjadi bagian yang proaktif untuk ikut menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial.
Dalam kesempatan Tanwir di Ambon itu, lanjut Haedar, Muhammadiyah juga akan mulai merintis pendirian Universitas Muhammadiyah dan rumah sakit sebagai bagian komitmen Muhammadiyah untuk memajukan kehidupan bangsa.
“Jadi itulah hal yang kami sampaikan dalam pertemuan tadi. Selebihnya ya biasa-biasa saja, ngobrol hal lain-lain,” pungkas Haedar.
Mendampingi Presiden Jokowi saat menerima PP Muhammadiyah itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.(setkab.go.id/amb)
