Jakarta, Pelanginews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, banyak juga yang bertanya kepada dirinya, apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah keblabasan. “Saya jawab iya. Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan, ”kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2) pagi.
Menurut Presiden, praktik demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran yang lain, yang bertentangan dengan ideologi kita Pancasila.
Penyimpangan praktik demokrasi itu, lanjut Presiden, mengambil bentuk nyata, ya seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, politisasi SARA (Suku Agama dan Rasialis) ini harus kita ingatkan, kita hindari.
Presiden menggarisbawahi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta, bahwa bertebarannya kebencian, fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat ini, kalau diterus-teruskan bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita.
“Tetapi saya meyakini bahwa ini juga menjadi ujian, yang nantinya kalau ini bisa kita lalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang, akan menjadikan kita semakin tahan uji bukan justru melemahkan,” ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, tetapi kalau tenaga pikiran kita habis untuk hal-hal yang seperti ini, dan tidak kita hentikan, kita lupa pada pekerjaan utama kita yaitu mensejahterakan rakyat.
Kuncinya, dalam demokrasi yang kebablasan, menurut Presiden Jokowi, adalah penegakan hukum. “Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Jangan sampai kita lupa, terus-menerus berurusan dengan hal-hal dalam, seperti dalam 4-5 bulan ini, yang kita hadapi, sehingga energi kita habis dan lupa pada persoalan masalah ekonomi kita,” tegas Presiden Jokowi.
Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura itu juga dihadiri oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP, Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Ketua DPR selaku Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua MPR RI selaku Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.(setkab.go.id/amb)
