Jakarta, Pelanginews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar bergabungnya Indonesia dalam implementasi pertukaran informasi di bidang jasa keuangan dan perpajakan atau Automatic Exchange of Information pada September 2018 digunakan sebagai momentum untuk melakukan reformasi sistem informasi keuangan, terutama perbaikan sistem informasi perpajakan.
“Ini jelas momentum untuk membangun database, untuk membangun administrasi perpajakan yang lebih komprehensif, lebih integratif, dan juga lebih kuat,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas tentang Implementasi Pertukaran Informasi Otomatis di Bidang Jasa Keuangan dan Perbankan, serta Persiapan Pertemuan Tahunan Internasional Monetary Fund-World Bank Tahun 2018, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/2) sore.
Dengan database perpajakan yang lebih komprehensif, Presiden meyakini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan tax rasio kita, mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, serta mencegah penghindaran dan penggelapan pajak.
Presiden menegaskan, ke depan kita harus berupaya meningkatkan tax rasio kita agar bisa membiayai program-program prioritas terutama pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi pelaksanaan sistem pertukaran informasi otomatis ini.
“Saya hanya menekankan agar jangan sampai terjadi tumpang tindih atau berbenturan antar peraturan perundang-undangan yang nantinya akan menyulitkan dalam pelaksanaannya,” tutur Presiden Jokowi.
Terkait dengan rencana Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahun IMF – World Bank tahun 2018, Presiden meminta agar disiapkan sebaik-baiknya agar pertemuan ini digunakan juga sebagai momentum menunjukkan pada dunia tentang kondisi perekonomian Indonesia yang bisa tumbuh dengan baik di tengah melambatnya perekonomian dunia, perekonomian global.
“Kita gunakan untuk menunjukkan kemajuan-kemajuan yang telah kita capai, sekaligus juga ajang promosi investasi, perdagangam, dan pariwisata,” pinta Presiden Jokowi.
Rapat terbatas itu dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Ketua OJK Muliaman Hadad, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi K. Soemadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Koperasi dan UKM A.A. Gede Ngurah Puspayoga, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Gubernur Bali, I Made Pastika.(setkab.go.id/amb)
