Jakarta, Pelanginews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 adalah 5,6%. Presiden menginginkan, target tersebut tidak hanya di 2018, tetapi juga di 2017. Karena itu, mumpung baru masuk tiga bulan pertama, Presiden menginginkan dilakukannya penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga.
“Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat, dan itu bisa dilarikan pada belanja modal. Lihatlah lagi yang 2017 maupun nanti yang 2018,” pinta Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4) pagi.
Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan, selain belanjanya, sebetulnya yang paling penting untuk pertumbuhan, ada dua sekarang ini. Yang pertama naikkan ekspor, kedua naikkan investasi.
Naikkan ekspor itu, terang Presiden, bukan barang yang mudah karena pasarnya juga lesu. Tetapi, disampaikan Presiden, ada pasar-pasar non-tradisional yang bertahun-tahun tidak pernah kita lihat.
“Itu tolong betul-betul dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu, terutama yang penduduknya di atas 60, di atas 80,” tutur Presiden.
Sementara yang berkaitan dengan investasi, Presiden menegaskan, peluang di negara kita ini besar sekali dan banyak sekali investor yang berminat. Tetapi penyakitnya ada di kita sendiri, yaitu di masalah regulasi, masalah aturan-aturan yang masih keluar dari kementerian, dari dirjen.
“Saya sampaikan jangan buat lagi aturan yang nambah ruwet. Jangan. Ini masih keluar. Terakhir masih berapa keluar yang baru? 23,” ungkap Presiden seraya menegaskan keinginannya agar para menteri dan kepala lembaga pemerintahan non kementerian memotong yang sudah ada agar hilang, bukan menambah.
Kalau kita masih ulang-ulang begini terus, lanjut Presiden, ya sudah, ini kita rutinitas, enggak akan ada perubahan. “Kalau tidak ada keberanian, berarti itu enggak ada perubahan. Masih setingkat dirjen masih keluar, masih permen masih keluar. Nambahi sederhana enggak apa-apa. Ini nambahi ruwet,” ujarnya.
Perbesar Belanja Modal
Menurut Presiden Jokowi, volume belanja pemerintah akan mencapai di atas Rp2.200 triliun. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar fokusnya harus diarahkan untuk target-target pembangunan. Ia menekankan, agar belanja modal yang diperbesar. Karena itu, hal-hal yang tidak berkaitan dengan belanja modal, Presiden meminta agar dilihat secara rinci.
“Saya melihat saja banyak sekali yang berlebihan belanja-belanja yang non belanja modal, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan,” kata Presiden.
Untuk desain belanja 2018, menurut Presiden Jokowi, program-program yang berkaitan dengan infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan. Jangan sampai setengah-setengah setengah main.
“Sekali lagi, seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan di 2018, sehingga kita memiliki pondasi yang kuat, bukan hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden.
Selain pertumbuhan ekonomi, Presiden mengingatkan juga masalah pemerataan ekonomi yang berkeadilan. “Dorong agar program-program itu masuk kesini. Banyak sekali program yang rutinitas sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun itu-itu saja masih kita teruskan, masukkan ke sini hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan, hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan gini ratio, pengurangan kesenjangan,” pesan Presiden.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menhan Rymizard Ryacudu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Selain itu juga hadir Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menkominfo Rudiantara, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri PANRB Asman Abnur, Menhub Budi K. Sumadi, Jaksa Agung Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (setkab.go.id/dh)
